Mengurai Cetak Biru Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia

Tabloid Diplomasi, Januari 2013. Kementerian Luar Negeri
Friday, 08 February 2013 08:29
Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) menjadi bagian dari kerjasama luar negeri yang penting bagi Indonesia. Sejauh ini, usaha yang dilakukan untuk mencapai signifikansi dari berbagai kerjasama yang dilakukan masih sebatas bertumpu pada kegiatan yang bersifat state-centric, dan belum meluas pada maksimalisasi peranan sektor swasta atau masyarakat.

Keberadaan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah (middle-income country) masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan peranan yang lebih meluas. Padahal potensi KSS sebagai perhitungan para ekonom, diprediksi pada tahun 2030 KSS menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 57 persen dari GDP dunia.

Cetak biru KSST yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sudah menunjukkan adanya perubahan orientasi kearah yang lebih ekspansif secara ekonomi tanpa menanggalkan solidaritas sebagai perekat dalam kerjasama antar bangsa. Bagaimana pemerintah mampu mengaktualisasikan potensi dan kekuatan ekonominya dalam KSST? Apa agenda penting yang bisa dirumuskan untuk menopang signifikansi Indonesia dan keuntungan strategis yang bisa diambil?

Kebijakan yang fasilitatif

Kinerja lembaga dalam KSST memperlukan kerangka hukum yang bisa menjadi pagar batas konsentrasi dari segenap kegiatan yang dilakukan. Sifat kerangka hukum yang fleksibel, lugas dan jelas sangat diperlukan dalam penunjang berbagai inisiatif yang keluar dari pemangku kebijakan. Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu; pertama, pembentukan organ payung kerjasama luar negeri yang bertujuan memastikan berbagai agenda kerja KSST berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Organ payung tersebut akan menggantikan mekanisme yang dijalankan selama ini. Mekanisme koordinasi dilakukan oleh Bappenas, sementara masing-masing kementerian mempunyai program tersendiri. Sekalipun program tersebut dibuat berdasarkan program utama yang diarahkan oleh lembaga koordinator, tetap saja mengalami banyak inefektivitas dari sisi capaian dan keberlanjutannya. Fungsi evaluasi yang dilakukan oleh lembaga lain yakni Sekretariat negara (Setneg) lebih bersifat umum karena pertanggungjawaban dan evaluasi program menjadi bagian dari laporan masing-masing penyeleng      gara.

Negara-negara BRICS sudah mulai memaksimalkan peranan organ payung yang otonom tersebut. Brazil mencatat alokasi untuk KSS sebesar USD 750 juta sementara USD 30 juta yang lain dikelola oleh Brazilian Agency for Cooperation (ABC). Dana tersebut dimanfaatkan untuk program di Guinea Bissau, Sao Tome, Haiti, Venezuela dan Costa Rica. Dalam tahun 2007, India  mengalokasikan dana USD 1 miliar untuk KSS ditambah USD 500 juta untuk kegiatan pelatihan dan asistensi teknis bagi 15.000 pelajar dari Afrika.

Indonesia juga mengalokasikan dana tahunan dalam kisaran lebih dari USD 1 juta yang dikelola dibawah rekening Kementerian Keuangan untuk membiayai agenda-agenda KSS Indonesia. Sebenarnya kita tinggal menyusun skala prioritas dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Dokumen induk RPJMN 2011-2014 bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk membentuk organ taktis yang menjadi pa-yung bagi pelaksanaan agenda-agenda kerja KSST.

Perihal kedua adalah memberikan fasilitasi terhadap terbentuknya jaringan antar stakeholder. Dalam perumusan kebijakan baik dari tingkat pusat atau daerah, keberadaaan jaringan ini begitu penting dalam memberikan umpan balik agar kualitas regulasi bisa baik dan efektif. Organisasi perdagangan seperti KADIN, asosisasi pengusaha yang spesifik dalam bidangnya, sampai lembaga-lembaga bisnis dan perbankan perlu mendapat dukungan. Salah satunya adalah regulasi yang jelas dan tidak menjadi hambatan bagi kelancaran usaha mereka. Forum komunikasi lintas stakeholder ini bisa dilembagakan dan secara periodik melakukan pertemuan.

Ketiga, kerangka hukum dibuat dengan mempertimbangkan aspek nomenklatur hukum di level internasional dan regional. Regulasi yang bersifat responsif di tingkat nasional dan lokal harus berdimensi penguatan ekspansi ekonomi yang ditopang oleh kalangan pelaku bisnis dan perbankan. Sedangkan di tataran kerjasama antar komunitas dan kebudayaan bisa dilakukan dengan jalur pendidikan dan pariwisata. Untuk kerjasama teknis, hambatan yang besar mungkin pada transfer teknologi tinggi dari negara-negara utara. Kerjasama triangular tidak memberikan mandat yang spesifik yang mewajibkan negara maju melakukan sharing teknologi, terutama yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Sekalipun perusahaan tersebut dilakukan secara bagi hasil.

Koordinasi

Multistakeholder

Mekanisme koordinasi lintas pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci dari kesukseskan agenda KSST Indonesia dimasa yang akan datang. Ditengah keterbatasan pendanaan, pelibatan secara aktif berbagai potensi yang dimiliki oleh sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga think tank sampai organisasi kemasyarakatan mutlak sangat diperlukan.

Koordinasi yang ideal meliputi bekerjanya mekanisme perencanaan program kegiatan yang berasal dari kebutuhan di masing-masing stakeholder. Organ induk KSST Indonesia bertugas melakukan kompilasi dan memberikan umpan balik terkait dengan arah dan sasaran yang dikehendaki. Organ otonom ini juga perlu untuk mendapatkan atau berbagi informasi dengan lembaga pendidikan tinggi, perusahaan dan LSM terkait dengan aktivitasnya masing-masing. Tujuannya untuk mendapatkan penjelasan mengenai bentuk kerjasama dan hasil dari kerjasama tersebut dalam bidang peningkatan kapasitas, pembangunan sumber daya manusia, transfer teknologi, scientific research and development sampai perdagangan teknologi tinggi.

Pemerintah pusat, melalui organ KSST yang dibentuk melakukan pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan operasional dan memberikan dukungan pendanaan bagi stakeholder yang berasal dari sektor non-swasta. Selain dari pembiayaan APBN, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana internasional untuk membiayai program-program domestik yang terkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi. Indonesia bisa memanfaatkan trust fund dari sumber-sumber yang ada misalnya United Nations Fund for South South Cooperation (UNFSSC) yang akumulatif sejak didirikan pada tahun 2006 sudah menyalurkan dana sebesar USD 13.5 miliar.

Ekspansi Indonesia di percaturan ekonomi dan politik global ditentukan oleh seberapa mampu kita memainkan peran dalam kerjasama antar negara berkembang dimana tingkat ekspansi ekonomi kita semakin maju dengan dorongan industri yang mapan di tingkat domestik. Disaat yang sama, kita juga mampu mengambil keuntungan dari interaksi ekonomi dan transfer ilmu pengetahuan-teknologi dari kerjasama ekonomi yang dibangun dengan negara-negara maju.

Sumber: http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/182-diplomasi-januari-2013/1582-mengurai-cetak-biru-kerjasama-selatan-selatan-dan-triangular-ksst-indonesia.html

« Previous post

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*