SBY dan Presidensialisme

Oleh: M. Faishal Aminuddin

Sistem presidensial merupakan perangkat paling baik guna menghasilkan pemimpin yang mempunyai karakter dan pendirian tegas.

Namun, pada periode lalu sistem itu tidak memberi kepastian bagi stabilitas dan independensi pemerintahan hasil pemilu.

Sikap SBY dalam mengelola sistem presidensialisme akan berdampak bagi polarisasi kekuatan koalisi di DPR. Terlalu menuruti kepentingan partai akan membuat akselerasi kinerja dan target program terganggu aneka kepentingan.

Sikap tegas amat dibutuhkan mengingat SBY mempunyai modal politik yang baik. Selain didukung Partai Demokrat (PD), hasil pemilihan presiden juga meyakinkan.

SBY juga perlu membuat kepastian sistem presidensial sehingga parlemen tidak memiliki ruang untuk mengingkari legitimasi presiden yang didapat melalui pemilu.

Selain itu, SBY juga perlu membangun tradisi penopang presidensialisme yang kuat dengan melarang jabatan rangkap para pembantunya, antara posisi di pemerintahan dan parpol. Jika dualisme jabatan ini dibiarkan, sistem presidensial seperti sekarang hanya melayani kepentingan elite politik. Perubahan mendasar yang diinginkan, munculnya pemimpin bangsa yang mumpuni.

Hambatan kelembagaan

Hambatan kelembagaan yang akan ditemui saat meneguhkan prinsip presidensialisme murni ada di dua wilayah institusi. Pertama, institusi politik tengah (intermediary politics). Parpol, legislatif, dan kelompok faksionis akan menentang figur presiden yang tidak mau menerima masukan atau kritik.

Kedua, institusi publik belum siap menerima kenyataan bahwa presiden yang dipilih langsung mempunyai hak konstitusional untuk memilih jalan dalam mewujudkan janji kampanye. Lembaga nonpemerintah, ormas, dan lainnya dengan klaim sebagai bagian suara warga negara.

Selain hambatan kelembagaan, juga muncul hambatan konseptual atau desain kelembagaan dalam sistem presidensial Indonesia. Saat ini, presidensialisme campuran mempunyai dua pilihan orientasi antara bentuk premier-presidential dan president-parliamentary.

Saat ini, Indonesia lebih condong ke orientasi president-parliamentary yang mempunyai keuntungan bisa menjembatani budaya politik Indonesia yang multikultur, tetapi juga mempunyai kekurangan karena melanggengkan pola dinastik dan elitis serta sarat klientilisme.

Dalam menuju presidensialisme murni, presiden terpilih perlu mengatur jarak dengan parpol meski sebelumnya menjadi mitra koalisi dalam pencapresan.

Kelak, mitra koalisi pendukung pemerintah bisa mendesakkan aturan main baru, terutama terkait penyederhanaan sistem kepartaian. Jumlah partai yang efektif di parlemen menjadi syarat utama pelaksanaan presidensialisme murni. Idealnya, jumlah parpol peserta pemilu nasional 4-6 parpol.

Faktor pendukung presidensial murni adalah sistem pemilu yang sudah dijalankan dan bisa menjadi bagian pemenuhan terwujudnya parlemen yang mengakomodasi suara minoritas dan keterwakilan sosial. Studi Lijphart (1999) menunjukkan, sistem proportional representative (PR) mewakili tingginya kualitas demokrasi. Argumentasi itu juga didukung data dari Acta Politica (2005:40) bahwa lebih dari 50 persen ukuran demokratis bisa dipenuhi sistem ini.

Perlu reorientasi

Dalam mewujudkan presidensialisme murni, SBY perlu melakukan reorientasi presidential-parliamentary ke premier-presidensialisme. Ada tiga cara.

Pertama, membentuk kabinet pemerintahan berbasis kapasitas personal (zaken). SBY mempunyai PD di DPR dan biarkan PD membangun basis koalisi dengan parpol lain yang mendukung pemerintah. Jika ingin mengakomodasi menteri dari parpol, hal itu bisa dilakukan dengan syarat profesional dan memiliki rekam jejak yang mendukung kapasitas bidang kerjanya.

Kedua, presiden harus memastikan bahwa dirinya tidak mempunyai rantai komando resmi pada partai pendukung dengan melepaskan jabatan struktural dari PD. Dengan demikian, koalisi parlemen yang dibangun PD tidak terkontaminasi kepentingan pemerintah. Parpol lain akan melihat bangunan koalisi pada persamaan kepentingan, bukan kuota jabatan publik.

Ketiga, dalam menjamin kinerja, presiden perlu menetapkan standar transparan untuk seluruh jabatan birokrasi. Jabatan publik yang penting seperti di BUMN, jajaran direktorat jenderal, atau kepala instansi strategis lainnya bukan lagi berjalan sesuai karier. Presiden bisa membuat terobosan, mengangkat pejabat berkualitas atas dasar pertimbangan yang jelas dan bukan karena desakan politik.

Sistem presidensialisme murni tidak bisa dijalankan secara radikal, tetapi harus gradual. Orientasi pola premier-presidensial menjadi jalan terwujudnya sistem presidensialisme murni yang terlembaga dan stabil.

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/16/03292583/sby.dan.presidensialis

 

M Faishal Aminuddin Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang

« Previous post

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*